Dilihat dari sudut pandang kesejarahan, posisi geografi,
kemampuan ekonomi dan rasa tanggung jawab internasional, Perancis selalu
menunjukkan ketertarikan atas segala kebijakan pertahanan dan keamanan. Di
samping tetap menjaga komitmennya akan prinsip independensi nasional serta
kebutuhan untuk mempertahankan kepentingan nasional di dunia internasional dan
nilai-nilai demokrasinya, Perancis secara konsisten mengadaptasi
perubahan-perubahan global terhadap kebijakan pertahanan dan disarmament.
Publikasi buku putih pertahanan pemerintahan Perancis di tahun 1994, reformasi angkatan bersenjata pada tahun 1996 serta ditetapkannya hukum yang mengatur program militer sejak tahun 1997 memungkinkan Perancis untuk melakukan perubahan tujuan-tujuan nasional mereka serta sarana untuk mencapainya sesuai dengan keadaan yang ada. Perubahan-perubahan tersebut meliputi tiga dimensi, yaitu tentang konsep dari keamanan, pendekatan kerjasama keamanan secara institusional, serta persepsi peranan Perancis dalam sistem keamanan Eropa.
Pada tahun tahun 1996, pemerintahan Chirac kembali mengeluarkan buku putih pertahanan. Panduan baru ini menegaskan prioritas akan persenjataan nuklir serta menetapkan empat tujuan kebijakan utama, yaitu pengembangan angkatan bersenjata Perancis yang profesional, mempertkuat struktur militer dengan basis Uni Eropa dan mengembangkan basis industri militer, terus memodernisasi peralatan dan perlengkapan militer, serta mengurangi anggaran produksi militer hingga 30 persen dalam jangka waktu enam tahun.Terpilihnya Chirac sekaligus menandai terjadinya sejumlah perubahan kebijakan keamanan dengan keluarnya hukum program militer yang baru untuk periode 1997-2000.
Saat ini kebijakan pertahanan Perancis terfokus pada tiga tujuan yang spesifik. Pertama, pertahanan kepentingan-kepentingan strategis dan vital dari segala kemungkinan ancaman, di mana kepentingan-kepentingan strategis Perancis difokuskan pada penjagaan perdamaian di dalam Eropa, di wilayah yang berdekatan seperti Timur Tengah dan Mediterania, serta daerah yang dapat memberikan keuntungan bagi aktivitas ekonomi Perancis. Kedua, pengembangan Eropa, menjamin kestabilan internasional, termasuk menciptakan identitas pertahanan Eropa. Terakhir, implementasi kebijakan pertahanan yang komprehensif yang tidak dibatasi oleh ruang lingkup militer dan strategis semata, namun mencakup seluruh aktivitas nasional.
Di kawasan Timur Tengah, Perancis menjadi pendukung vokal terciptanya proses perdamaian Arab-Israel, terutama saat konferensi Madrid tahun 1991. Peancis sangat mendukung berdirinya negara Palestina dan penarikan mundur Israel dari daerah yang didudukinya. Menyadari arti pentingnya perjanjian perdamaian yang komprehensif, Perancis sepenuhnya mendukung proses perdamamain dengan terlibat dalam proses-proses perdamaian multilateral menyangkut kawasan tersebut. Kepentingan Perancis di bidang keamanan tidak terlihat secara signifikan atas pembangunan di kawasan Eropa Tengah dan Timur.
Sejak tahun 1990-an, Perancis secara konsep mengganti istilah ‘defence’ (pertahanan) dengan ‘security’ (keamanan) dengan alasan lebih dapat menjamin terciptanya stabilitas, Dan pencapaian tujuan keamanan tersebut paling baik jika difasilitasi secara kolektif. Sebagai salah satu dari lima kekuatan nuklir di dunia – bersama AS, Inggris, Rusia dan Cina – Perancis menjaga kesinambungan kekuatannya dengan mendukung pelarangan ujicoba nuklir serta berkomitmen dalam arms control dan disarmament.
Sebuah transformasi yang radikal telah tercipta dalam kebijakan pertahanan dan keamanan Perancis. Legitimasi atas kebijakan ini didasari oleh kemampuan angkatan bersenjata Perancis yang kuat dan independen untuk melindungi segenap warga negaranya. Di masa 1990-an terjadi perubahan konsep keamanan di mana multilateralisme menjadi elemen penting pendekatan keamanan nasional Perancis.